Komunikaty PR

Overspending: A Way of Life in Jersey City

2025-04-10  |  00:00

Jersey City’s finances spiral with $73M overspent, $94M deficits, and $112M in deferred charges—taxpayers foot the bill for years of mismanagement.

JERSEY CITY, NJ, UNITED STATES, April 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- According to a review of the 2021-2023 audited financial statements, the 2024 municipal budget, and other City documents, Jersey City's finances are in serious disarray. Over the past three years, the municipal/property tax rate has risen by 51.4%, reflecting a lack of control over spending.

Over the next three weeks, I will elaborate on (1) Jersey City’s fiscal mismanagement, (2) the unacceptable results of national credit-rating agencies’ Jersey City audits, and (3) my plan for restoring control over Jersey City’s budget to stabilize property taxes.

Independent audits reveal that the City overspent more than $73 million over the amounts authorized in the adopted annual budgets. This overspending stems from poor internal financial controls, which allowed purchases to be approved without confirming available funds. As a result, the City is stuck with bills years after services are rendered.

- Once a product is received or a service rendered, legally due payments cannot be declined or renegotiated.
- City residents and the government cannot opt out of paying their bills.
- If the City cannot pay bills immediately, taxpayers must do so in later years.

The City also faced financial deficits in 2021 and 2023, totaling $94 million—a rare occurrence for local governments in New Jersey. Such deficits are typically reserved for the federal government, not local municipalities, and Jersey City will be paying off this fiscal mismanagement for years to come.

Audited statements reveal $219 million in Deferred Charges incurred since 2018, with $112 million still on the books as of December 2023.

- Deferred Charges are amounts paid in one year but raised from taxpayers in future years, meaning Jersey City taxpayers will continue to bear the cost of past mistakes for years to come.
- Although the Federal government may incur a deficit, state law prohibits local governments from doing so, making Jersey City an outlier.

Adding to the poor situation, the $112 million that must still be paid does not account for potential unfulfilled payments in 2024, which we hope will be released shortly.

It is time for Jersey City to restore fiscal integrity by budgeting responsibly and addressing financial needs as they arise rather than continuing to push problems into the future. The City must recognize its budgetary responsibilities and act now to avoid further financial strain.

Jim McGreevey
Jim McGreevey For Mayor
+1 201-401-9966
email us here
Visit us on social media:
Facebook
X
Instagram

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
EIN Newswire BRAK ZDJĘCIA
2025-07-02 | 12:55:15

Recruit Umeda by Good Place Wins Silver in A' Interior Design Awards

Recruit UmedaGood Place's Innovative Office Design Honored for Fostering Connections and Embodying Osaka's Unique Character COMO, CO, ITALY, July 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- The A' Design Award, a highly prestigious recognition in
EIN Newswire BRAK ZDJĘCIA
2025-07-02 | 12:55:15

Penutupan Tambang di Raja Ampat Soroti Isu ESG dan Arah Kebijakan di Pasar Nikel - Laporan EBC Financial Group

Seiring Indonesia memperketat pengawasan tambang nikel di Raja Ampat, EBC Financial Group menyoroti harga konservasi, dari risiko kebijakan, tekanan rantai pasok global, hingga sentimen pasar yang makin sensitif terhadap arah regulasi.Langkah tegas pemerintah menutup tambang di Raja Ampat kembali membuka perdebatan soal komitmen ESG dan arah regulasi nikel nasional.INDONESIA, July 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Keputusan pemerintah mencabut izin tambang di Raja Ampat jadi sorotan global. Bukan hanya soal komitmen lingkungan, tapi juga dampaknya ke pasar nikel dunia. Sebagai penghasil nikel terbesar, menguasai sekitar 51 persen pasokan global—Indonesia kini menghadapi ketidakpastian baru setelah empat izin tambang di kawasan konservasi laut yang dilindungi UNESCO itu resmi dicabut. Langkah ini mendapat dukungan luas dari kelompok lingkungan, yang menilai Raja Ampat harus bebas dari ancaman eksploitasi tambang. Namun, di luar zona perlindungan, satu proyek besar tetap berjalan. Di sisi lain, perusahaan yang terkena pencabutan izin mulai menempuh jalur hukum demi membalikkan keputusan. Para pelaku pasar kini mencermati potensi efek berantai terhadap pasokan dan harga nikel, komoditas krusial dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. “Kasus Raja Ampat menunjukkan semakin kuatnya keterkaitan antara faktor ESG, kepentingan masyarakat lokal, dan dinamika pasar global,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Bagi pelaku pasar dan investor, ini jadi peringatan bahwa pasar komoditas, terutama di sektor strategis seperti nikel, sangat rentan terhadap tekanan kebijakan lingkungan.” Meski Raja Ampat bukan wilayah produksi utama, keputusan ini mencerminkan pergeseran kebijakan Indonesia menuju tata kelola lingkungan yang lebih ketat. Sinyal ini penting bagi investor yang mencermati arah jangka panjang kebijakan di sektor komoditas. Mengapa Penting bagi Pelaku Pasar "Trader perlu waspada, bukan hanya terhadap volatilitas harga komoditas, tapi juga potensi dampaknya terhadap rupiah, pasar saham, hingga profil risiko ESG Indonesia secara keseluruhan," kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. Ia menilai, reli harga nikel belakangan ini bisa menutupi risiko volatilitas yang lebih dalam, terutama jika ketidakpastian hukum dan arah kebijakan terus bergulir dan mengganggu ekspektasi sisi pasokan. Sebagai penyumbang sekitar 6,8 persen dari total ekspor nasional pada 2024, nikel memainkan peran penting dalam surplus dagang Indonesia. Penurunan produksi akibat pencabutan izin bisa berdampak pada penurunan pendapatan ekspor, memberi tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah (USD/IDR), dan memperlebar defisit transaksi berjalan. Bagi trader, ini berarti ada dua sisi risiko: gejolak jangka pendek di pasar valuta asing, serta potensi perubahan asumsi kebijakan moneter dalam jangka menengah. Menurut Investing News Network, harga nikel sempat anjlok ke titik terendah dalam lima tahun pada kuartal I 2025—turun hingga di bawah US$15.000 per metrik ton, dipicu kelebihan pasokan dari Indonesia dan kekhawatiran atas tarif dari Amerika Serikat. Meski kini harga kembali naik ke kisaran US$16.700 per ton, pergerakan ini mencerminkan betapa sensitifnya pasar terhadap guncangan pasokan dan kebijakan pemerintah. Langkah Indonesia menutup tambang di Raja Ampat menambah lapisan ketidakpastian baru, bukan sekadar soal volume produksi, tapi juga soal kepercayaan investor dan kejelasan arah regulasi. Jika sengketa hukum makin meluas atau terjadi pengurangan pasokan lebih lanjut, pasar bisa saja merespons secara agresif, dan memicu lonjakan harga berikutnya. Dengan meningkatnya pengawasan dari dana-dana global berbasis ESG terhadap sumber nikel, EBC menekankan pentingnya trader memantau perkembangan pasar sekaligus sinyal politik, karena dua hal ini akan menjadi penentu utama arah harga ke depan. Indonesia, Pusat Nikel Global Sepanjang 2024, Indonesia memproduksi sekitar 2,2 juta metrik ton nikel olahan, lebih dari separuh total pasokan global. Dominasi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain paling berpengaruh di pasar nikel dunia. Artinya, setiap gangguan pasokan dari Indonesia berdampak langsung ke rantai pasok global, terutama untuk industri baterai kendaraan listrik dan manufaktur baja nirkarat, yang hingga kini masih menyerap lebih dari dua pertiga permintaan nikel global. Meski permintaan jangka panjang terus didorong oleh produksi baterai, kebutuhan terbesar terhadap nikel saat ini tetap berasal dari sektor baja nirkarat. Sekitar 75 persen jenis baja nirkarat membutuhkan nikel untuk menjaga struktur aloinya tetap stabil. Artinya, nikel menjadi bahan vital bagi industri berat, mulai dari otomotif, konstruksi, makanan dan minuman, alat kesehatan, minyak dan gas, hingga kedirgantaraan dan infrastruktur energi. Gangguan pasokan yang berkepanjangan dari Indonesia berpotensi memperketat ketersediaan global, meningkatkan biaya produksi, memperlambat laju industri, dan memicu tekanan inflasi di sektor komoditas industri secara lebih luas. Untuk wawasan lebih lanjut tentang pasar komoditas, kunjungi www.ebc.site.
EIN Newswire BRAK ZDJĘCIA
2025-07-02 | 12:55:15

Cairns Auto Works Launches Same-Day Roadworthy Certificates—A First for Cairns Drivers

Local mechanic shop Cairns Auto Works now offers same-day roadworthy certificates, streamlining safety checks for vehicle owners in Cairns.We’re proud to be the first in Cairns to offer this convenience for busy drivers.”— Ilja

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Kongres Profesjonalistów Public Relations

Polityka

Unijne mechanizmy ułatwiają zwiększenie wydatków na obronność przez europejskie kraje NATO. Ważnym aspektem infrastruktura podwójnego zastosowania

Wydatki na obronność w krajach NATO mają wzrosnąć do 2035 roku do 5 proc. PKB. W dużej mierze będzie to możliwe dzięki Unii Europejskiej, która stworzyła ramy umożliwiające krajom członkowskim realizację celów NATO w zakresie obronności, nie tylko poprzez finansowanie i inwestycje, ale także poprzez elastyczność budżetową. – To pełna synergia, można powiedzieć, że Unia Europejska współfinansuje razem z państwami członkowskimi cele zdolnościowe NATO – ocenia Paweł Zalewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Ochrona środowiska

Rusza budowa lądowej infrastruktury dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Prąd z tych farm wiatrowych popłynie w 2027 roku

Ruszyła budowa lądowej infrastruktury dla morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 rozwijanych przez Equinor i Grupę Polenergia. To przede wszystkim baza serwisowa w Łebie i dwie stacje elektroenergetyczne. Jednocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac na morzu. Pierwszy prąd z obu projektów popłynie w 2027 roku, a w kolejce czeka morska farma wiatrowa Bałtyk 1 – największy i najbardziej zaawansowany projekt II fazy rozwoju offshore.

Edukacja

Uczelnie zaczynają wspólnie walczyć ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji. Ruszają badania nad skalą problemu

Szkoły wyższe chcą aktywniej walczyć ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji zarówno wobec pracowników, jak i studentów. W ramach projektu Bezpieczna Uczelnia będą się wymieniać dobrymi praktykami w zakresie polityki antymobbingowej. Zostaną przeprowadzone także badania na temat obecnej sytuacji w środowisku akademickim. Dotychczasowe badania prowadzone przez Fundację Science Watch Polska wskazują, że mobbing to dość powszechne zjawisko na uczelniach, które przybiera charakterystyczne dla środowiska formy.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.