Komunikaty PR

Kerja Sama Rupiah–Yuan Jadi Langkah Baru Indonesia Jaga Stabilitas Ekonomi – Wawasan EBC Financial Group

2025-06-04  |  13:55:05
Kerja Sama Ekonomi RI-Tiongkok Menguat, Perdagangan Capai USD147,8 Miliar dan Diperkuat Kesepakatan Mata Uang – EBC

Indonesia Mantapkan Posisi sebagai Mitra ASEAN Terbesar Tiongkok Lewat Perdagangan USD147,8 Miliar dan Kesepakatan Yuan-Rupiah Bersejarah

Kesepakatan Yuan-Rupiah antara Indonesia dan Tiongkok senilai USD 160 M di 2025 jadi langkah de-dolarisasi yang mengubah wajah finansial ASEAN.

INDONESIA, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebagai salah satu mitra dagang terbesar Tiongkok di kawasan ASEAN, Indonesia mencatat nilai perdagangan bilateral sebesar USD147,80 miliar pada 2024, tumbuh 6,1% secara tahunan (YoY). Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, ke Jakarta menjelang KTT ASEAN-GCC-Tiongkok menghasilkan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU), termasuk pembaruan penting dalam skema Local Currency Settlement (LCS) antara Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC). EBC Financial Group (EBC), perusahaan pialang global, melihat perjanjian ini sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan peta keuangan internasional.

Peluang Sektoral: Fondasi Penguatan Hubungan RI–Tiongkok

Kesepakatan Indonesia dan Tiongkok tak hanya memperluas kerja sama finansial, tetapi juga menopang kerangka Local Currency Settlement (LCS) di berbagai sektor strategis. Di bidang perdagangan dan pariwisata, pemerintah menargetkan kunjungan 2 juta wisatawan Tiongkok ke Indonesia pada 2025, didukung kemudahan visa dan sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien. Tak kalah penting, komitmen investasi senilai USD5 miliar untuk pengembangan kawasan industri kembar di Fujian dan Kawasan Ekonomi Khusus Batang diyakini akan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Di luar sektor ekonomi, inisiatif soft power seperti riset bersama vaksin TBC dan kolaborasi media antara Xinhua dan Antara juga mempererat relasi antarwarga kedua negara.

Terobosan LCS: Kedaulatan Finansial dalam Aksi

Kesepakatan antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Tiongkok (PBOC) membuka jalan penggunaan langsung Rupiah-Yuan dalam transaksi rekening modal. Langkah ini membawa tiga manfaat utama:

Perisai Perdagangan: Perdagangan bilateral (USD147,80 miliar pada tahun 2024, +6,1% YoY) menghindari konversi USD yang mahal untuk ekspor seperti minyak sawit dan nikel.

Penyangga Pemangkasan Suku Bunga: BI memperoleh fleksibilitas dengan 5,3% cadangan dalam Yuan, pelonggaran kebijakan tanpa mengganggu stabilitas Rupiah.

Leverage BRICS: Akses ke pendanaan Bank Pembangunan Baru mendukung agenda infrastruktur Presiden Prabowo senilai USD20 miliar, mengurangi ketergantungan pada Dolar.

"Ini bukan soal menghemat biaya transaksi semata—ini redefinisi DNA keuangan Indonesia," ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. "Dengan memperluas arus dagang dan investasi berbasis Yuan, BI tengah membangun benteng dari gejolak kebijakan The Fed.

Langkah Baru ASEAN: Persatuan di Tengah Gejolak Global

Perdagangan Tiongkok-ASEAN mencapai USD330 miliar (Jan-Apr 2025, +9,2% YoY), dengan Indonesia memimpin integrasi regional. Pembaharuan perjanjian CAFTA 3.0 dan penyelenggaraan KTT ASEAN-GCC-Tiongkok di Kuala Lumpur menandai tekad kawasan untuk menjajaki kemitraan ekonomi yang lebih beragam. Tidak sekadar memperluas pasar, langkah ini juga menguatkan fondasi kerja sama finansial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Seperti yang dicatat Barrett, "Indonesia sedang menyusun cetak biru untuk diversifikasi moneter. Kesepakatan Penyelesaian Mata Uang Lokal (LCS) menggambarkan bagaimana ekonomi menengah dapat mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu mata uang dominan, menyeimbangkan kohesi regional dengan standar global."

Untuk mengetahui analisis pasar dan tren ekonomi makro EBC di Indonesia, kunjungi www.ebc.site/id/

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang dikenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama, termasuk Inggris, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

https://www.ebc.site/

Michelle Siow
EBC Financial Group
+ +60 163376040
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
EIN Newswire BRAK ZDJĘCIA
2025-08-15 | 19:55:08

Hundreds of Rural Letter Carriers to Rally in Orlando to Protect the Postal Service from Privatization

Florida Reps. Soto and Frost to Join National Union Presidents in Fight to Protect Postal Workers and the USPSORLANDO, FL, UNITED STATES, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- On Monday, more than 500 rural letter carriers, other postal workers and their allies, will gather in Orlando to rally against misguided efforts to privatize the United States Postal Service. The rally, which takes place during the National Rural Letter Carriers’ Association (NRLCA) National Convention, will feature Florida Representatives Darren Soto and Maxwell Frost, along with national postal union leaders, demanding Congress safeguard the public Postal Service and the union jobs that keep it running.The rally comes just weeks after a bipartisan majority of the U.S. House signed on to House Resolution 70, affirming that the Postal Service must remain a public institution. The NRLCA is now urging the rest of the Florida delegation to join Reps. Frost and Soto in cosponsoring H. Res. 70. The unions are also urging members of Congress to support the Protect Our Letter Carriers (POLC) Act, which would protect mail carriers from the growing wave of violence and theft.WHAT: NRLCA Rally to Protect the Postal ServiceWHEN: Monday, August 18 · 6:30 PM WHERE: City Commons Plaza, Orlando, FLSPEAKERS INCLUDE:Don Maston, NRLCA National President; Rep. Maxwell Frost (FL-10); Rep. Darren Soto (FL-9); Mark Dimondstein, APWU National President; Bill Braddick, Florida Rural Letter Carriers’ Association President; Nick Mosezar, NPMHU Local 318 President; Al Friedman, NALC Florida President; Byron Shelton, NALC Branch 1091 PresidentThe rally is expected to be the largest public demonstration by rural letter carriers this year, as the NRLCA mobilizes against proposals that would privatize delivery routes and disproportionately hurt rural areas. A memo from Wells Fargo outlines a plan to sell off the most profitable parts of the Postal Service, raise prices by up to 140%, and eliminate union jobs and benefits. Meanwhile, the current administration has signaled it may move the Postal Service under the Department of Commerce—a widely recognized first step toward privatization. These aren’t distant proposals—they’re active threats. And rural letter carriers are sounding the alarm. Rural residents in Florida are particularly vulnerable to the impact of privatization. Nearly two million Floridians—about 9% of the state’s population—live in rural areas, where the Postal Service is often a lifeline. During natural disasters, rural letter carriers have played a critical role in reaching isolated areas and providing emergency access. In many of Florida’s rural and inland communities, USPS is the only delivery option available, as private carriers often refuse to serve areas they deem unprofitable.With rising threats to the public agency’s independence, the rally sends a strong bipartisan message: Florida must stand with the Postal Service and the workers who keep it running.For more information or to arrange interviews with NRLCA President Don Maston, Florida rural carriers, and other speakers, please contact: Melissa Ray, communications@nrlca.org; 571-480-2641.
EIN Newswire BRAK ZDJĘCIA
2025-08-15 | 19:55:08

EcoBuilders Inc. Addresses Growing Need for Licensed and Insured Contractors in the Gulf South

Hiring licensed and insured contractors is the single most effective way to reduce risk during a construction project. ”— Elwin OrdoyneSLIDELL, LA, UNITED STATES, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Across the Gulf South, the demand
EIN Newswire BRAK ZDJĘCIA
2025-08-15 | 19:55:08

Quick Settlement Offers: Understanding the Risks Before Accepting

A settlement offer made shortly after an injury may not reflect the true value of the claim. ”— William P. MorrowOPELOUSAS, LA, UNITED STATES, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- In the aftermath of an injury, settlement offers from

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Kongres Profesjonalistów Public Relations

Konsument

Polacy nie korzystają z hossy trwającej na warszawskiej giełdzie. Na wzrostach zarabiają głównie inwestorzy zagraniczni

Od października 2022 roku na rynkach akcji trwa hossa, nie omija ona także warszawskiej giełdy. Mimo to inwestorzy indywidualni odpowiadają zaledwie za kilkanaście procent inwestycji, a o wzrostach decyduje i na nich zarabia głównie kapitał z zagranicy. Widać to również po napływach i odpływach do i z funduszy inwestycyjnych. Zdaniem Tomasza Koraba, prezesa EQUES Investment TFI, do przekonania Polaków do inwestowania na rodzimej giełdzie potrzeba zysków z akcji, informacji o tych zyskach docierającej do konsumentów oraz czasu.

Polityka

Obowiązek zapełniania magazynów gazu w UE przed sezonem zimowym ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Wpłynie też na stabilizację cen

Unia Europejska przedłuży przepisy z 2022 roku dotyczące magazynowania gazu. Będą one obowiązywać do końca 2027 roku. Zobowiązują one państwa członkowskie do osiągnięcia określonego poziomu zapełnienia magazynów gazu przed sezonem zimowym. Magazyny gazu pokrywają 30 proc. zapotrzebowania Unii Europejskiej na niego w miesiącach zimowych. Nowe unijne przepisy mają zapewnić stabilne i przystępne cenowo dostawy.

Infrastruktura

Gminy zwlekają z uchwaleniem planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Może to spowodować przesunięcie terminu ich wejścia w życie

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku wraz z wejściem w życie większości przepisów nowelizacji ustawy z 27 marca 2003 roku. Uwzględniono w niej plany ogólne gminy (POG) – nowe dokumenty planistyczne, za których przygotowanie mają odpowiadać samorządy. Rada Ministrów w kwietniu br. uchwaliła jednak ustawę o zmianie ustawy z 7 lipca 2023 roku, a jej celem jest zmiana terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na 30 czerwca 2026 roku. Wskazana data może nie być ostateczna z uwagi na to, że żadna z gmin nie uchwaliła jeszcze POG.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.